RedMOL.iD,LUWUK, BANGGAI — Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, tetapi harus menjadi ruang refleksi bagi generasi muda untuk memperkuat semangat perjuangan, kepedulian sosial, serta keberanian menyuarakan persoalan bangsa.
Hal tersebut disampaikan Muh. Haikal pada Kamis (29/10/2026). Dalam pandangannya, semangat api Sumpah Pemuda harus menjadi energi bagi pemuda, khususnya pemuda desa, untuk bangkit, mengambil peran, dan menjadi obor perubahan di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton ketika persoalan lingkungan, ketidakadilan sosial, hingga pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terus menjadi tantangan bangsa.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terus berulang setiap tahun. Dampaknya tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga keselamatan masyarakat, kesehatan publik, serta keberlangsungan ekonomi warga.
Kabut asap, kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga ancaman gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan serius dan terkoordinasi.
Muh. Haikal menilai, penanganan Karhutla tidak bisa terus-menerus dibebankan kepada pemerintah daerah apabila dampaknya telah meluas dan membutuhkan dukungan lintas wilayah.
"Sudah saatnya pemerintah mengambil langkah tegas. Karhutla tidak boleh lagi dipandang sebagai persoalan rutin daerah. Negara harus hadir dengan kebijakan, anggaran, serta penanganan yang terukur," ungkapnya.
Ia juga mendorong pemerintah pusat untuk mempertimbangkan penetapan status bencana nasional apabila skala dan dampak Karhutla telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar mobilisasi sumber daya, dukungan anggaran, koordinasi lintas sektor, serta upaya perlindungan masyarakat dapat berjalan secara maksimal.
"Kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus-menerus menghirup asap pekat setiap tahun. Menangani Karhutla merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat," tegasnya.
Selain persoalan lingkungan, Muh. Haikal juga menyoroti perjalanan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia yang dinilainya masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah.
Ia mengingatkan bahwa HAM bukanlah hadiah dari negara, melainkan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi.
Berbagai catatan sejarah, mulai dari Tragedi 1965–1966, Peristiwa Tanjung Priok, hingga kasus penghilangan paksa aktivis, menjadi pengingat bahwa penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu masih membutuhkan komitmen serius dari negara.
Menurutnya, keadilan bagi para korban dan keluarga tidak boleh terus tertunda oleh kepentingan birokrasi maupun tarik-menarik politik.
Di sisi lain, ancaman terhadap pemenuhan HAM juga masih ditemukan dalam berbagai persoalan kontemporer. Mulai dari konflik agraria yang mengancam ruang hidup masyarakat adat, intimidasi terhadap kebebasan berekspresi, hingga hambatan terhadap kerja-kerja jurnalistik di lapangan.
"Negara tidak cukup hanya berbicara tentang perlindungan HAM. Harus ada tindakan nyata, kepastian hukum, dan keberanian menyelesaikan setiap kasus secara adil. Keadilan tidak boleh hanya menjadi janji yang terus diulang," ujarnya.
Ia menegaskan, penyelesaian dugaan pelanggaran HAM, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial sesuai ketentuan hukum, harus dilakukan secara transparan, independen, dan berpihak pada pemenuhan hak-hak korban.
Muh. Haikal menilai, semangat Sumpah Pemuda harus diterjemahkan ke dalam gerakan nyata. Pemuda desa memiliki posisi strategis dalam mengawal persoalan masyarakat, menjaga lingkungan, memperjuangkan keadilan, serta mengawasi jalannya pembangunan.
Pemuda tidak boleh kehilangan daya kritis dan keberanian hanya karena berbagai persoalan dianggap sebagai sesuatu yang biasa terjadi.
Momentum Sumpah Pemuda harus menjadi pengingat bahwa persatuan, keberanian, dan kesadaran kolektif merupakan kekuatan penting dalam mendorong perubahan.
"Pemuda jangan hanya bangga dengan sejarah Sumpah Pemuda, tetapi harus mampu melanjutkan semangat perjuangannya. Ketika lingkungan rusak, masyarakat kehilangan haknya, dan keadilan belum terwujud, pemuda harus hadir untuk bersuara dan bergerak," tutup Muh. Haikal.
Baginya, api Sumpah Pemuda tidak boleh padam di tengah tantangan zaman. Pemuda desa harus bangkit, membangun kesadaran kolektif, dan menjadi obor perubahan demi masa depan bangsa yang lebih adil, sehat, dan bermartabat.
Editor :Muflihun
